SURABAYAONLINE.CO, LAMONGAN – Warga Desa Pelabuhanrejo Kecamatan Mantup Kabupaten Lamongan, mempersoalkan tindakan aparat desa yang meminta kembali secara paksa uang sebesar Rp 5 juta yang telah diterima warga dari Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya untuk program bedah rumah.
Sejumlah warga menceritakan, setelah mendapat bantuan uang di balai desa saat di tengah jalan, mereka dicegat perangkat desa yang meminta kembali uang bantuan tersebut. Sebaliknya, warga hanya dikasih uang Rp 100 ribu dengan dlalih ongkos ambil dana bantuan.
JN (58) warga Dusun Crewek Desa Plabuhanrejo membenarkan kejadian itu sekaligus merasa kecewa dengan perlakuan arogan perangkat desa.
“Kami sangat kecewa dengan perlakuan perangkat desa itu, bayangkan dari Rp 5 juta yang saya terima diminta kembali Rp 4,9 juta. Sisa Rp 100 ribu diberikan saya, sekedar buat ongkos ambil bantuan tersebut.” kata JN saat dikonfirmasi melalui telepon.
Kejadian serupa juga dialami YD (45) warga Dusun Kedungdowo Desa Plabuhanrejo, saat mengantar budenya Supiatun menerima bantuan di balai desa. Ketika berada di Dusun Tawangsari, usai mengambil bantuan, ia dicegat dua perangkat desa yang meminta kembali dana bantuan tersebut.
“Saat itu saya tanya ke perangkat desa, kenapa diminta kembali uang bantuan itu, oleh perngkat desa dijawab kalau ini ada Rencana Anggaran Belsanja (RAB) sendir. Bahkan saya sempat bilang, kalau cara ini seperti perampokan, tapi kedua perangkatnitu cuek saja,” ujar YD dengan nada kesal.
Mantan Kepala Desa Plabuhanrejo Partini Spd melalui selulernya, menyerahkan menjawab pertanyaan terkait kasus tersebut kepada suaminya H Sunyoto.
Sunyoto mengatakan, program bedah rumah memang ada dan bersumber dari dana APBD lewat PU Cipta Karya. Ada empat dea ysng menerima bantuan tersebut, yaitu Desa Plabuhanrejo, Mojosari, Rumpuk dan Desa Sumberagung.
” Iya betul dananya langsung diberikan kepada yang bersangkutan, untuk pengerjaan dinding dan plesterisasi rumah agar layak huni,” kata Sunyoto.
Terkait tindakan perangkat desa yang meminta kembali secara paksa uang bantuan di tengah jalan, diakui Sunyoto memang benar terjadi. Bedah rumah bila tidak dikerjakan Pokmas atau panitia desa, pihaknya yakin warga penerima bantuan tidak akan merehab rumahnya.
“Kalau dikerjakan sendiri, pasti tidak sesuai perencanaan. Apalagi warga tidak tahu, harus beli materialnya dimana. Terus terang saya kuatir, karena ada desa lain yang tidak ada Pokmas. Begitu warga usai menerima bantuan uang bedah rumah, uangnya malah habis untuk kebutuhan lainnya,”tambahnya. (san)
