SURABAYAONLINE.CO, GRESIK – DPRD Kabupaten Gresik menuding banyak Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemkab Gresik tidak maksimal dalan menjalankan program kerjanya, terbukti anggaran yang disediakan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) ternyata tidak terserap 100 persen.
Dalam Rapat Pembahasan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (P-APBD) 2019 di DPRD Gresik kemarin terungkap, Sisa lebih penggunaan anggaran (Silpa) pada APBD 2019 mencapai Rp 300 miliar. Jumlah ini tidak berbeda jauh, degan Silpa APBD 2018 yang mencapai Rp 361.997.261.365,72.
Ketua DPRD Gresik H. Ahmad Nurhamim mengatakan Silpa sebesar itu hasil akumulasi Silpa pada APBD 2018 dan 2019 yang kegiatan di 2018 yang tak terserap 100 persen maupun tak bisa dilaksanakan.
“Sebenaenya, kami di legislatif ini telah menuruti pengajuan permintaan semua OPD pada setiap pembahasan anggaran. Namun, faktanya OPD tak bisa mengeksekusi program yang mereka ajukan,” katanya.
Politikus yang juga Ketua DPD Golkar Gresik ini menyontohkan, sejumlah proyek fisik di Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (DPUTR).
Silpa terjadi di sejumlah proyek yang pelaksanaan dan penyerapan anggaran tak bisa 100 persen karena terkendala waktu. Untukmitu, pihaknya meminta DPUTR agar membuat perencanaan lelang lebih awal, sehingga pelaksanaan proyek punya jeda waktu panjang.
“November-Desember 2019 ini, perencanaan proyek di 2020 sudah harus dilakukan. Bulan Januari-Februari 2020 lelang atau pengerjaan proyek bisa dimulai, sehingga rekanan punya waktu panjang untuk mengerjakan,” ujarnya.
Anggota Banggar DPRD Gresik, Wongso Negoro mengatakan, Silpa pada APBD Gresik Tahun 2019 kembali mencatat angka yang cukup besar. Hal itu, karena ada sejumlah kegiatan yang anggarannya tak terserap tuntas.
“Ini yang kami sesalkan. Padahal di sejumlah daerah, mereka justru berlomba-lomba menekan Silpa untuk menuntaskan program yang anggarannya kurang,” terang Ketua Fraksi Golkar ini.
Diuraikan Wongso, di aejumlah kabupaten atau kota lain mereka menyiasati tingginya Silpa untuk menopang biaya pendidikan, infrastruktur baik berupa jalan, jembatan, dan sarana pemerintah lain.
Namun anehnya, di Gresik banyak infrastruktur jalan yang belum tersentuh karena saat pembahasan APBD 2019 anggaran dinilai defisit.
“Melalui rapat Pembahasan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (P-APBD) 2019 mi, kami akan mencoba agar oembahasannya lebih maksimal dengan harapan pembangunan cepat tuntas,” terangnya.
Wongso mengungkapkan, tingginya Silpa tak hanya bersumber dari APBD 2019 juga dari APBD 2018 yang nilainya mencapai sekitar 50 persen.
“Jadi, Silpa APBD 2018 yang dimasukkan di APBD 2019 sama Silpa APBD 2019 hampir imbang nilainya, sehingga ketemu sekira Rp 300 miliaran,” urainya.
Dalam pembahasan PAPBD 2019, Silpa Rp 300 miliar tersebut akan digunakan untuk menopang pembiayaan pada Rancangan APBD 2020. Salah satunya, akan digunakan untuk menopang pembiayaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2020.
“Estimasi awal, pembiayaan Pilkada 2020 dibutuhkan sekira Rp 45 miliar,” pungkasnya. (adv/san)
