SURABAYAONLINE.CO, GRESIK – DPRD Kabupaten Gresik sangat mendorong agar seluruh Pemerintah Desa (Pemdes), untuk segera berbenah untuk menjadikan wilayahnya menjadi desa mandiri.
Apalagi DPRD dan Pemkab Gresik sudah menyepakati terwujudnya desa mandiri tersebut, dengan melakukan sosialisasi kepada semua kepala desa di tingkat kecamatan masig-masing.
Wakil Ketua DPRD Gresik Nur Qolib mengatakan,salah satu bentuk kesepakatan antara eksekutif dengan legislatif adalah gerakan desa mandiri sebagai skala prioritas pembangunan untuk 330 desa yang ada di Kabupaten Gresik.
“Saya sangat yakin, melalui gerakan desa mandiri di kota santri ini, bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara merata, bahkan tidak hanya masyarakat desa saja tetap imbasnya kepada masyarakat perkotaan,” ujar politikus asal Kecamatan Kedamean ini.
Untuk mewujudkan gerakan desa mandiri, Nur Qolib mengatakan ada lima program prioritas yang harus diwujudkan dimana empat program itu pada akhirnya mengerucut pada program kelima yaitu desa mandiri.
Empat program awal itu, diawali dengan pembangunan ekologi berkelanjutan yang mencakup ketersediaan air minum yang layak, pelayanan sanitasi dasar dan pengentasan kawasan kumuh.
Program kedua, terkait peningkatan kemandirian ekonomi daerah melalui pembangunan infrastruktur, ketahanan pangan, serta pengembangan potensi lokal.
Ketiga yaitu, penguatan atribusi layanan dasar dan pengentasan kemiskinan. Program ini berupa pengentasan kemiskinan, terutama terkait permasalahan ke-validan data base bisa teratasi.
Sedangkan program keempat adalah pengembangan teknologi informasi (IT) untuk peningkatan pelayanan publik dan penyelanggaran pemerintahan. Program ini akan membantu Pemdes agar lebih tarnsparan dan berhati-hati dalam penggunaan anggaran.
“Semua desa harus memiliki Website mulai tahun 2019, sebab informasi adalah hal yang sangat penting. Masyarakat tidak perlu datang ke kepala desa terkait dana desa dan lainnya, sebaliknya Pemdes bisa lebih hati-hati dalam penggunaan anggaran,” ujarnya.
“Setelah empat program tersebut terpenuhi, program terakhir adalah kemandirian desa. Karena intinya dari lima program itu, tujuannya untuk kemandirian desa,” ungkap Nur Qolib.
Ditegaskan Nur Qolib, meski dirinya tidak lagi duduk sebagai anggota dewan periode 2019 – 2024 nanti, ia memastikan akan tetap aktif memantau desa mandiri ini.
Pasalnya, tujuan awal digagasnya desa mandiri adalah untuk kesejahteraan rakyat secara merata bukan bagian dalam kepentingan politik.
“Kendati sudah tidak menjadi anggota dewan, saya tetap akan aktif menggelorakan gerakan desa mandiri ini, karena manfaatnya sudah dirasakan banyak desa,” katanya.
Nur Qolib menambahkan, jika sekitar 330 desa di Gresik sudah bisa mandiri, maka bisa mengatur dan mengelola desa sendiri tanpa banyak campur tangan pemerintah daerah maupun pusat. Untuk mewujudkan itu, Pemkab Gresik harus mendukung nya setidaknya menyiapkan alokasi dananya.
“Pemerintah tampaknya mensukung herakan desa mandiri, terbukti melalui program DD (dana desa), ADD (alokasi dana desa), dan dana transfer daerah dan lainnya. Dengan gelontoran dana yang cukup besar tersebut, saya yakin gerakan desa mandiri bisa segera diwujudkan,” ujar Nur Qolib. (adv/san)
